Haruskah Kita Menunggu?



Berbagai wacana di seputar pesta demokrasi lebih dominan pada persoalan keterbatasan anggaran. Hal ini kemudian bermuara pada penundaan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Penundaan dengan alasan keterbatasan dana tidak dapat diterima secara akal sehat. Alasannya adalah hajatan lima tahunan ini sudah di agendakan secara nasional, hal mana diketahui dan disetujui oleh para pemimpin bangsa ini sampai kepada menteri dan anggota dewan sebagai perwakilan kita di senayan. Penundaan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Menunda pilkada membawa implikasi negatif bagi pembangunan di daerah. Karena itu, wacana penundaan pilkada dengan alasan terkendala dana kurang bisa diterima logika.
Dalam konteks Flores Timur, alasan penundaan Pilkada dapat disimpulkan lebih karena ketidakpuasan kelompok pendukung pasangan Simon Hayon-Diaz Alfi (Mondial) yang diusung Koalisi Gewayang Tanah Lamaholot, yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra dan PKPB.Koalisi Gewayang Tanah Lamaholot yang akhirnya tanpa disadari diteruskan oleh KPUD Flotim vs KPU Pusat. (hendaknya KPU pusat tidak terlalu mencampuri urusan KPUD karena telah ada batasan kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu).
Selanjutnya, karena tidak puas dan kecewa, Simon Hayon yang masih menjabat Bupati Flores Timur, yang digugurkan KPU pada 15 April 2010 yang lalu, tidak mau mencairkan anggaran untuk membiayai tahapan pilkada ini. Bahkan mengajukan gugatan ke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Propinsi dan PTUN Kupang mengabulkan permohonan Mondial tetapi KPU Flores Timur mengajukan bandung ke PTUN Surabaya. Maka berlarutlah persoalan ini. Hal mana mengakibatkan pembangunan di Flores Timur akan berjalan di tempat. Sebab Bupati Simon Hayon masih sibuk dengan kekecewaan dan ketidakpuasannya. Ego pribadinya melambung melewati kepentingan masyarakat Flores Timur. Ironis memang, tapi hendaknya para wakil rakyat di Flores Timur segera mengambil sikap yang jitu, tepat dan cerdas agar persoalan ini tidak harus sampai akhir masa jabatan Simon Hayon-Yosni Herin. Sebab bagaimana pun juga penundaan itu pasti ada batasan waktu yang ditoleransikan. Dan masyarakat Flores Timur pun menginginkan perubahan dengan pasangan baru yang akan memimpin Flores Timur lima tahun ke depan. Haruskah kita menuggu????? Tabe…...

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENELUSURI KEBERADAAN PT. ASA MUTIARA NUSANTARA (PT. AMN) DI PULAU KONGA, DESA KONGA, FLORES TIMUR

Oleh: Philiphe Weking __________________________ Awal Berdirinya Keindahan Panorama Pantai dan Laut di Pulau Konga tidak hanya menarik bagi penikmat wisata bahari. Tenangnya laut Teluk Konga juga mampu menarik minat Investor Asing dari Negeri Sakura, Jepang untuk berinvestasi di tempat ini. Pulau Konga yang kokoh membentengi Teluk Konga mampu 'menjinakkan' arus laut Selat Lewotobi. Hal ini kemudian menjadikan Pulau Konga dan Teluk Konga sebagai tempat yang bersahabat untuk Budidaya Mutiara. Alasan ini pula menjadikan Sebuah Perusahaan Asing Jepang, PT. Kiyoko Shinju atau lebih dikenal dengan PT. Asa Mutiara Nusantara (PT. AMN) yang bergerak dalam usaha Budidaya Mutiara mulai membangun usahanya di Flores Timur tepatnya di Pulau Konga, Desa Konga, Kecamatan Titehena-yang waktu itu masih merupakan wilayah Kecamatan Wulanggitang-pada tahun 1994. Untuk memperlancar usahanya, maka dibangunlah Fasilitas-fasilitas Penunjang antara lain; Laboratorium Bibit Kerang ...
Baca selengkapnya

TENTANG KERAJAAN LARANTUKA

Kerajaan Larantuka termasuk kerajaan yang tua, berusia sekitar 700an tahun. Sebuah sistem pemerintahan konon mulai dikenal masyarakat Larantuka sejak abad ke-13. Sistem pemerintahan ini berada di bawah tampuk kepemimpinan seorang raja. Pengaruh Majapahit tampak dalam susunan pemerintahan yang menyerupai struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa teristimewa Mojopahit,terdiri dari Raja, Pou Suku Lema dan Kakang  Lewo Pulo. Raja  adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berintikan kekuasaan adat. Pou Suku Lema merupakan pou atau pu atau “Empu” yang lima. Pou merupakan dewan mahkota yang memegang peranan sebagai penasehat Raja,sekaligus menjalankan tugas-tugas eksekutif dan legilatif.Kakang merupakan raja-raja kecil,memerintahkan kekakangan masing-masing yang bersifat otonom. . Ini diperkuat catatan sejarah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Saat itu, Larantuka diyakini sebagai salah satu wilayah kerajaan yang berhasil ditaklukkan serdadu Majapahit ya...
Baca selengkapnya

KILAS BALIK MASYARAKAT BORUK TANA BOJANG

BORUK TANA BOJANG, KEBO KILI BATU SUKUN PULU WOT LIMA, AKENG RUA PLEBONG TELU LIWU LEWAR TUKAN BORUK SOGE TAPUN MAU RAWA TERI ORA NIAN, ERA ORA TANA  MULA  AI,  PA’AT TALI TENA NIAN  A’UN GIIT  TANA  A’UN MANGAN Boruk Tana Bojang tanah persekutuan seahli waris, bersaudara seketurunan leluhur persekutuan suku-suku berkerabat khalayak banyak Liwu Lewar Tukan Boruk Soge Tapun Mau Rawa ini tanah tumpah darah kami, di sini kami menanam pohon dan melindungi hutan serasi selaras tanah air, lestari bumi hunian Sepenggal kalimat di atas  merupakan semangat yang mendorong komunitas Boruk Tana Bojang di perbatasan Kabupaten Sikka – Flores Timur memperjuangkan haknya atas tanah yang telah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan hutan lindung. Ungkapan semangat sekaligus penegasan keberadaannya ini bukan tampa alasan. Sudah sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga ke pemerintahan RI, masyarakat di wilayah ini terhimpit dalam ...
Baca selengkapnya