PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.
Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Lingkup dan Definisi

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Skema pembangunan berkelanjutan:pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan Hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan bekelanjutan, dimana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.
Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan kombinasi dari ala dan budaya. Network of Excellence "Sustainable Development in a Diverse World" SUS.DIV, sponsored by the European Union, bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan.
Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University.
Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup berikut ini sebagai bagian dari Pembangunan Berkelanjutan.:
Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekolog mendalam. konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan antropo(manusia)sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya.
Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENELUSURI KEBERADAAN PT. ASA MUTIARA NUSANTARA (PT. AMN) DI PULAU KONGA, DESA KONGA, FLORES TIMUR

Oleh: Philiphe Weking __________________________ Awal Berdirinya Keindahan Panorama Pantai dan Laut di Pulau Konga tidak hanya menarik bagi penikmat wisata bahari. Tenangnya laut Teluk Konga juga mampu menarik minat Investor Asing dari Negeri Sakura, Jepang untuk berinvestasi di tempat ini. Pulau Konga yang kokoh membentengi Teluk Konga mampu 'menjinakkan' arus laut Selat Lewotobi. Hal ini kemudian menjadikan Pulau Konga dan Teluk Konga sebagai tempat yang bersahabat untuk Budidaya Mutiara. Alasan ini pula menjadikan Sebuah Perusahaan Asing Jepang, PT. Kiyoko Shinju atau lebih dikenal dengan PT. Asa Mutiara Nusantara (PT. AMN) yang bergerak dalam usaha Budidaya Mutiara mulai membangun usahanya di Flores Timur tepatnya di Pulau Konga, Desa Konga, Kecamatan Titehena-yang waktu itu masih merupakan wilayah Kecamatan Wulanggitang-pada tahun 1994. Untuk memperlancar usahanya, maka dibangunlah Fasilitas-fasilitas Penunjang antara lain; Laboratorium Bibit Kerang ...
Baca selengkapnya

TENTANG KERAJAAN LARANTUKA

Kerajaan Larantuka termasuk kerajaan yang tua, berusia sekitar 700an tahun. Sebuah sistem pemerintahan konon mulai dikenal masyarakat Larantuka sejak abad ke-13. Sistem pemerintahan ini berada di bawah tampuk kepemimpinan seorang raja. Pengaruh Majapahit tampak dalam susunan pemerintahan yang menyerupai struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa teristimewa Mojopahit,terdiri dari Raja, Pou Suku Lema dan Kakang  Lewo Pulo. Raja  adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berintikan kekuasaan adat. Pou Suku Lema merupakan pou atau pu atau “Empu” yang lima. Pou merupakan dewan mahkota yang memegang peranan sebagai penasehat Raja,sekaligus menjalankan tugas-tugas eksekutif dan legilatif.Kakang merupakan raja-raja kecil,memerintahkan kekakangan masing-masing yang bersifat otonom. . Ini diperkuat catatan sejarah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Saat itu, Larantuka diyakini sebagai salah satu wilayah kerajaan yang berhasil ditaklukkan serdadu Majapahit ya...
Baca selengkapnya

KILAS BALIK MASYARAKAT BORUK TANA BOJANG

BORUK TANA BOJANG, KEBO KILI BATU SUKUN PULU WOT LIMA, AKENG RUA PLEBONG TELU LIWU LEWAR TUKAN BORUK SOGE TAPUN MAU RAWA TERI ORA NIAN, ERA ORA TANA  MULA  AI,  PA’AT TALI TENA NIAN  A’UN GIIT  TANA  A’UN MANGAN Boruk Tana Bojang tanah persekutuan seahli waris, bersaudara seketurunan leluhur persekutuan suku-suku berkerabat khalayak banyak Liwu Lewar Tukan Boruk Soge Tapun Mau Rawa ini tanah tumpah darah kami, di sini kami menanam pohon dan melindungi hutan serasi selaras tanah air, lestari bumi hunian Sepenggal kalimat di atas  merupakan semangat yang mendorong komunitas Boruk Tana Bojang di perbatasan Kabupaten Sikka – Flores Timur memperjuangkan haknya atas tanah yang telah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan hutan lindung. Ungkapan semangat sekaligus penegasan keberadaannya ini bukan tampa alasan. Sudah sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga ke pemerintahan RI, masyarakat di wilayah ini terhimpit dalam ...
Baca selengkapnya