Politik Di Indonesia

Realitas Politik

Di era globalisasi kini, politik adalah sesuatu yang sangat sensitif dalam realitas kehidupan bangsa dan negara. Dan di tengah situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami krisis kepercayaan terhadap para wakil rakyat yang tidak dapat sepenuhnya merealisasikan semua janji dan visi serta misinya saat pemilu, pileg ataupun pilpres kepada masyarakat, menjadikan masyarakat cenderung apatis dalam menyikapi setiap aktivitas politik saat ini. Hal ini kemudian membuat banyak politisi memanfaatkannya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang menjadi prioritas utama. Banyak strategi di jalankan untuk memenuhi kepentingannya tersebut secara individu ataupun kelompoknya (baca:partai politik).

Hal itu terlihat saat pesta demokrasi (Pemilu) berlangsung. Dimana suara-suara rakyatlah yang dicari oleh para calon peserta pemilu. Karena dalam sistem politik yang dianut Indonesia adalah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka, Kedaulatan dan suara tertinggi ada di tangan rakyat. Realitas politik dari masa Orde baru sampai reformasi hingga sekarang, partai-partai politik dan para calon penguasa berlomba untuk mencari simpati rakyat Indonesia. 

Masyarakat yang menjadi elemen utama dalam setiap event tersebut sebenarnya ingin turut aktif dalam menyuarakan haknya. Mereka berhak memilih siapa pemimpin yang menurutnya baik. Tetapi, rasa kecewa rakyat terhadap janji-janji palsu yang diutarakan para kandidat selalu tidak dapat terealisasikan dengan baik, memperkokoh apatisme masyarakat dalam menyikapi Pesta Rakyat (Pemilu). Kondisi ini kemudian memperbesar upaya Money Politik (Politik transaksional), politik pencitraan, black Champaign dan lainnya. Inilah strategi yang sering dilakukan para politisi untuk mengambil simpati dan suara rakyat dengan cara yang tidak sehat, yang akhirnya melahirkan tujuan–tujuan politik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok/ golongan dan parpol semata. Di titik krisis kepercayaan seperti inilah mengakibatkan munculnya pilihan masyarakat untuk Golput dalam Pemilu. Baik yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak melek politik maupun yang melek dan paham dengan politik. Dan ini merupakan pilihan rasional (rational choice) yang tidak dapat terbantahkan.

Konsep “I” and “ME”

Realitas politik modern yang terjadi di masyarakat dalam kondisi kekinian dikarenakan dampak globalisasi. Globalisasi menuntut individu dan masyarakat Indonesia seakan–akan bersifat apatis, karena masyarakat dituntut untuk melakukan semua aktivitasnya berorientasi pada kepentingan–kepentingan tertentu.

Fenomena–fenomena aktivitas politik saat ini sangat memprihatinkan. Realitas politik yang dilakukan para politisi di Indonesia, hanya mementingkan tujuan-tujuan tertentu.

Realitas politik seperti demikianlah mengharuskan masyarakat dan individu berdiri sebagai kontrol sosial atas kinerja para penguasa. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, hendaknya, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi wajib melakukan koreksi terhadap setiap aktivitas politik. 

Konsep “I” and “ME” dalam teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan George Herbert Mead, bahwa interaksi lebih ditekankan pada simbol–simbol yang ada disekelilingnya. I  adalah respon langsung individu terhadap individu yang lain, setelah terjadinya sebuah interaksi. Tidak dapat dikalkulasi, tidak dapat diprediksi, dan merupakan aspek kreatif diri. Orang tidak tahu dengan baik tindakan yang akan dilakukan I : “baik dirinya maupun orang lain sama-sama tidak menegtahui apa respon yang akan diberikan, dia bisa memberikan respon yang tepat maupun yang keliru. Respon terhadap situasi yang dihadapi oleh pengalaman langsungnya sama sekali tidak pasti.” Kita tidak dapat sepenuhnya menyadari I.  (Ritzer, 2008)

Proses evolusi dalam sejarah di mana orang yang berada dalam masyarakat primitif lebih didominasi oleh ME. ME selalu berada di wilayah obyektif. Respon ME ketika didalam aksi dan reaksi terdapat suatu pertimbangan ataupun pemikiran, maka pada saat itu “I” berubah menjadi “Me”. Mead mengemukakan bahwa seseorang yang menjadi “Me”, maka dia bertindak berdasarkan pertimbangan terhadap norma-norma, generalized other, serta harapan-harapan orang lain. 

Konsep I and ME digunakan untuk melihat realitas politik. ME adalah pengadopsian orang lain pada umumnya. Orang sadar akan adanya ME, ME melibatkan tanggung jawab secara sadar. Melaui ME lah msayarakat dapat mendominasi individu. 

Mead, mendefinisikan gagasan kontrol sosial sebagai dominasi ekspresi ME atas ekspresi I. kontrol sosial didasarkan pada kritik diri. Kontrol sosial tersebut mengacu pada integrasi individu yang mengacu pada organisasi sosial. Yang semuanya itu dikontrol secara sosial. I and ME merupakan bagian dari seluruh proses sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat berfungsi lebih efektif. 

Konsep I and ME adalah sebuah respon dari interaksi sosial. Konsep tersebut dapat digunakan untuk membaca realitas politik. Disaat individu melihat realitas politik yang tidak sehat atau yang mampu merugikan masyarakat, indvidu secara spontan melakukan sebuah kritik sosial. Meskipun respon baliknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Individu disaat menjadi I melihat kondisi tersebut berada di wilayah subyek, dipenuhi dengan kreatifitas diri dan secara spontan.

ME lebih berada dalam wilayah obyektif. Me meletakkan dirinya berada dalam wilayah obyektif. Individu secara sadar melakukan sebuah respon terhadap realitas yang ada, tidak secra spontan dan lebih sadar. Individu disini meletakkan diriya sebagai organisasi sosial yaitu masyarakat.

Konsep I and ME sebagai kontrol sosial, dimana kritik sosial didasarkan pada perilaku yang melakukan interaksi, yang kemudian direspon.

Korupsi, makelar kasus, mafia hukum, mafia pajak, politik pencitraan dan money poltik. Semua itu adalah interaksi para politisi yang seharusnya mendapatkan respon dari masyarakat yang memilki kewajiban sebagai agent of control. Masyarakat dapat meletakkan dirinya pada I atau pada ME untuk membaca realitas politik yang tidak sehat tersebut. Ada kalanya manusia sebagai makhluk sosial harus memposisikan dirinya pada I dan atas dasar masyarakat pada ME.

Demi terjadinya perubahan sosial yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, maka rakyat harus melakukan sebuah respon positif demi kebaikan bersama. Agar masyarakat ataupun individu dapat berfungsi lebih baik sebagai kontrol sosial dan agen perubahan. Sehingga arti demokrasi dan tujuan didirikan negara ini dapat dicapai.

*************!!!!!***********